Dinasti Polklitik

“Pak X ini bakal berkuasa sekitar 30 tahun setidaknya di kota ini,habis masa jabatannya 2 periode trus nanti 2 periode istrinya,lanjut lagi anaknya”, demikian cerita seorang kerabat yang kebetulan berdinas sebagai PNS di salah satu kabupaten di Jawa. Sinyalemen ini sebenarnya tak berlebihan melihat sepak terjang keluarga ini di dalam partai pengusungnya pada pilkada beberapa tahun lalu. Prestasi yang ditorehkan pak kepala daerah inipun sebenarnya biasa saja,berbeda dengan pendahulunya meski datang dari partai yang sama. Pak kepala daerah ini pun diuntungkan karena wilayahnya memang dikenal sebagai lumbung suara partainya.
Ya hampir 30 tahun masa berkuasa sang kepala daerah begitu menurut perkiraan. Kurang lebih hampir sama dengan umur pemerintahan Suharto.
Berbagai cara disiapkan untuk melanggengkan dinasti polklitik di daerah semacam ini. Ada yang menempatkan penerusnya dalam jabatan partai. Ada yang memasukkan dalam pemerintahan baik dalam sistem kepegawaian maupun memanfaatkan pengaruh dalama masyarakat.
Lalu apa manfaatnya bagi masyarakat? Ada yang berpendapat dengan sistem dinasti perpindahan kekuasaan akan lebih smooth karena antara pemimpin dan pendahulu tidak terlalu ada konflik. Lalu pembangunan akan berkelanjutan sehingga perkembangan wilayah akan lebih baik.
Tapi apakah demikian adanya? Ternyata tidak semua berjalan sesuai harapan. Ada penerus yang justru malah tidak paham akan pemerintahan sehingga kondisi tidak berubah lebih baik. Ada yang malah menjadikan dinasti ini sebagai ladang mengeruk pundi-pundi pribadi bukan malah menjadi amanah. Kondisi masyarakat pun stagnan bahkan lebih buruk,pun juga pembangunan tak berbeda jauh.
Apakah para pemimpin daerah itu tidak memahami resiko tersebut? Ada beberapa yang paham dan berusaha mengantisipasinya. Mulai dengan memanfaatkan pengaruh kekuasaan baik secara “halus” maupun “kasar”. Tapi ada pula yang berpikir jauh ke depan dengan cara yang lebih baik. Mempersiapkan calon pengganti dengan ilmu yang berguna untuk pemerintahan dan managemen contohnya. Sayangnya model pemimpin semacam ini seribu satu di negeri ini. Peran serta masyarakat dalam mengawasi pemerintahan turut memberi peran signifikan dalam hal ini. Masyarakat yang terlalu acuh umumnya membuat dinasti semakin buruk. Pun juga pemimpin juga harus bisa menjalankan amanah dalam pemerintahannya. Jangan malu untuk menerima koreksi dan tahu diri serta batas . Jangan sampai unen2 “ati karep utek cupet” dijadikan pedoman.
Sedikit opini saya mantan mahasiswa fisip yang cuma setahun. Salam

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: